Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah
DOI:
https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1426Kata Kunci:
Financial Governance System, Village Funds, Accountability, TransparencyAbstrak
Related to the regional autonomy policy, this makes the village government have to be independent in managing the resources that they have in the village. Local governments are demanded to be independent in managing the village resources they have well. The village government must be able to manage these funds in an accountable and transparent manner. This study aims to determine the governance system in managing Village Funds and to assess the accountability and transparency of Village Fund management in Bandar Tengah Village, Bandar Khalipah District. This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 is an indicator used to assess accountability and transparency. The results of the study show that the governance system for managing Village Funds in Bandar Tegah Village for the 2021 fiscal year is in accordance with applicable laws and regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Accountability for managing Village Funds in Bandar Tegah Village consists of several stages, namely planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage, and accountability stage. All stages can be carried out properly. For the planning stage, it is carried out properly and follows the applicable rules and regulations, so that the management of village funds at this stage is accountable and transparent because the community is involved in the process.
Unduhan
Referensi
Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah (Edisi Pert). Graha Ilmu.
Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Negara Republik Indonesia.
LAN dan BPKP. (2010). Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1. Akip.
No, U.-U. (6 C.E.). tahun 2014 tentang Desa.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007. (2007). PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 7(3), 213–221.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2, 1–25.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). TENTANG DESA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, 2003(1), 1–5.
Permendagri No. 20 Tahun 2018. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (pp. 1–43).
Permenkeu No. 49/PMK.07/2016. (n.d.). Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
Rue, L. W., & Terry, G. R. (2014). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Suliyanto, P. (2018). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi. Tesis & Disertasi. Yogyakarta: Andi Publisher.
Wolfensohn, J. D. (1999). Remarks at the International Conference on Democracy, Market Economy, and Development.
Yenny. (2013). Prinsip-prinsip good governance. EJournal Ilmu Administrasi Negara, 1(2), 25.
Eliza Yulina. (2015). Analisis Kepuasan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Kantor Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulaun Mentawai”. Pekbis Jurnal, Vol. 7, No. 1, hlm. 66.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Zulia Almaida Siregar, Bahrudi Effendi, Ika Purnama Sari
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
Penulis mengakui bahwa AKUA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan) sebagai publisher yang mempublikasikan pertama kali dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain, seperti: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dan lain-lain. Dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertama kali pada AKUA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan).
