Omnibus Law dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan

Authors

  • Dedi Haryadi Universitas Widya Dharma Pontianak
  • Hengky Leon Universitas Widya Dharma Pontianak
  • Ricky Ricky Universitas Widya Dharma Pontianak

DOI:

https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3050

Keywords:

Omnibus Law, Changes In Laws, Taxation

Abstract

The omnibus law on taxation in Indonesia is part of the government's efforts to reform the tax system to increase investment competitiveness and support economic growth. These reforms include a range of changes in tax regulations intended to simplify tax administration, expand the tax base, and improve tax compliance. Changes to the law occurred through Law Number 11 of 2020 and changed the content of the KUP Law, Income Tax Law and VAT Law. This change in law was then socialized to the students of Santa Maria Catholic Vocational School Pontianak City in the form of providing knowledge and answering situation analysis about challenges and implementation. It can be concluded that through this Job Creation Law, several important rules contained in the Income Tax Law, the VAT Law and the KUP Law have been changed. Changes in the law substantially renew, clarify, facilitate and provide competitive rates for the ease of doing business cluster in the field of taxation It is hoped that this presentation can support the knowledge of Santa Maria Catholic Vocational School students about the importance of the tax system which later after the students graduate and have an income, they will also become taxpayers and comply with existing taxation according to the law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2020). Omnibus law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland. Lentera Hukum, 7, 319.

Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 1(1), 1–20.

Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 13–24.

Doaly, T. D. L., Wenten, I. K., Raphael, A., & Ratnasari, F. (2021). Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Grand Q Hotel Di Gorontalo. Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS, 7(2), 71–77.

Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(4), 444–453.

Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan, 6(3), 300–316.

Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. Jurnal Suara Hukum, 2(2), 154–183.

Hutagalung, D. (2020). Dampak Omnibus Law Dan Investasi Dalam Perpajakan Di Indonesia. Journal Of Communication Education, 14(1).

Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 9(1).

Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 1.

Orinaldi, M. (2020). Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 dan Perekonomian di Indonesia. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 5(2), 269–275.

Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13(1), 1–6.

Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. Jurnal Lex Specialis, 1(2).

Pradana, H. S. A., & Alvian, M. A. (2021). Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan. Amanna Gappa, 114–124.

Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). Isu PPN setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak. CAKRAWALA, 30(1), 1–16.

Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (2009).

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (2020).

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (2009).

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).

Wijaya, S., & Sabina, D. I. A. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(1).

Zakaria, E. (2023). Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 10719–17033.

Downloads

Published

2024-11-15

How to Cite

Dedi Haryadi, Hengky Leon, & Ricky, R. (2024). Omnibus Law dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan . PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 338–347. https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3050