Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak

Authors

  • Lauw Sun Hiong Universitas Widya Dharma Pontianak
  • Hengky Leon Universitas Widya Dharma Pontianak
  • Dedi Haryadi Universitas Widya Dharma Pontianak
  • Ricky Ricky Universitas Widya Dharma Pontianak

DOI:

https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2469

Keywords:

Updates, Voluntary Disclosure Program, Harmonization Of Tax Regulations

Abstract

Maintain economic stability and meet the needs of the community, tax revenue is one of the vital sources of revenue for the government. However, major challenges often arise in ensuring that all taxpayers meet their tax obligations correctly. Tax is a compulsory contribution to the state that must be paid by an individual or entity, which is coercive in accordance with the provisions of the law, without getting direct compensation, used in order to meet the needs of the state in order to achieve maximum welfare of the people. Payment of taxes to the state is mandatory for taxpayers, both individuals and entities. Tax payment is a form of community cooperation in national financing and development, which aims primarily to improve the welfare and prosperity of the entire community. The target of this community service activity is Widya Dharma University Pontianak students who have registered. This activity is held based on needs and increases students' knowledge and abilities by providing socialization. After the socialization was delivered, students understood and realized the importance of accurate and responsible reporting as taxpayers. Follow-up efforts include re-examination of annual tax returns, awareness raising, conducting further consultation processes, participation in voluntary disclosures and reminders and further counseling.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Affan, M. W., Saputri, N. A., & Haryanti, A. D. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Keuangan Keuangan SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat. 3(1), 64-70. https://doi.org/10.22219/janayu.v3i1.20312.

Effendi, B. (2018). Penguatan Pemahaman Siswa Kelas XII Ak Melalui Bimbingan dan Pelatihan Akuntansi dan Pajak. Internasional Journal of Community Service Learning, 2(4), 302-308.

Haryadi, D. (2017). Gray Area Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Jurnal MABIS, 7(2), 54-64.

. (2022). Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Jurnal MABIS, 13(1), 15-26.

. (2022). Analyst of the Impact of Taxpayer Compliance After Participating in the Tax Amnesty Program in the Food and Beverage Subsector on the Indonesia Stock Exchange. Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study, 3(2), 8-14. https://doi.org/10.47616/jamrems.v3i2.274

Jatmiko, A. (2022). Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa dari https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa, 12 Mei 2022.

Menteri Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (1964). Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (1965). Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (1983). Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (1983). Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (1983). Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (1984). Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (2007). Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (2016). Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

. (2021). Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Setyawati, I., Meini, Z., Subiyanto, B., & Setioningsih, R. (2022). Pelatihan Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Siswa Al-Falah Tangerang Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dedikasi, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i1.4

Downloads

Published

2024-05-28

How to Cite

Lauw Sun Hiong, Hengky Leon, Dedi Haryadi, & Ricky, R. (2024). Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 1–7. https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2469

Issue

Section

Articles