Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen
DOI:
https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2869Kata Kunci:
Standard Clause, Prohibition, Legal Counseling, Business Actor, Consumer ProtectionAbstrak
Klausula baku dalam pelindungan konsumen merupakan syarat atau ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Klausula baku pada dasarnya tidak dilarang untuk dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK) hanya melarang pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Pemahaman mengenai klausula baku menurut UUPK penting dipahami oleh konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan pelindungan konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha mengenai klausula baku berdasarkan UUPK perlu dilaksanakan penyuluhan hukum melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Hasil kegiatan pada masyarakat ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha mengenai klausula baku berdasarkan UUPK. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK maka klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian dengan konsumen harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK. Selain itu,konsekuensi hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar.
Unduhan
Referensi
Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. Jurnal Hukum Tô-Râ, 2(1), 279. https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130
Badrulzaman, M. D. (2014). Aneka hukum bisnis. Alumni.
Dewi, A. S. (2023). Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 6(1), 80–90. https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/12264%0Ahttp://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/12264/1433
Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. JURNAL MERCATORIA, 15(1), 19–27. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812
Gunawan, D. (2024). Lembang masih menjadi primadona tujuan wisata di Bandung Barat. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/jabar/wisata/645341/lembang-masih-jadi-primadona-tujuan-wisata-di-bandung-barat
Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 6(3), 122–127. https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719
Jenie, S. I. (2007). Itikad baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum (Pidato Pengukuhan Guru Besar).
Karlina, D., Yaniza, T., Ramadhanti, D. C., Tanjungpura, U., Hukum, F., & Tanjungpura, U. (2023). Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM melalui pelatihan pengemasan dan pelabelan pangan di pontinak. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPkMN), 3(2), 1732–1738. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/619/505
Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2(2), 97–114. https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114
Munggaran, I., Sudjana, S., & Nugrono, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2(2), 187–199.
Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 109–119. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120
Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). Diponegoro Private Law Review, 1(1), 13–22.
Putri S, M. A. (2020). Klausula baku dalam suatu perjanjian berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentan perlindungan konsumen. Gagasan Hukum, 2(2), 122–134. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043
Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1–8. https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260
Satrio, J. (1995). Hukum perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian, buku I. Citra Aditya Bakti.
Shidarta, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen. Grasindo.
Sidabalok, J. (2006). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Siregar, A. M. (2023). Penyelesaian Hukum Klausula Baku dalam Perjanjian Electronic Commerce Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. UNES Law Review, 6(1), 2570–2579. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1044
Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Ikatan Bankir Indonesia.
Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus. Prenada Media.
Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. A. (2020). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Simbur Cahaya, 27(1), 119–133. https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807
Suprapti, E., & Tarigan, A. E. (2021). Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 8(1), 147–158. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377
Sutrisno, B., Martini, D., & Haq, L. M. H. U. (2020). Penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 226–240. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.48
Suwandono, A. (2017). Hukum perjanjian teori dan perkembangannya. Phoenix Publisher.
Suwandono, A. (2019). Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(1), 45. https://doi.org/10.22146/jmh.33848
Suwandono, A., Suparto, S., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2024). Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen. Al-Adl : Jurnal Hukum, 16(1), 81–102. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12837
Wery, P. (1990). Perkembangan hukum tentang itikad baik di Nederland. Percetakan Negara Republik Indonesia.
Wiyono, W. M., Waluyo, B., & Anindito, T. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tambahan Pewarna Makanan Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 82–89. https://doi.org/10.56681/wikuacitya.v3i1.163
Yanto, E., Imawanto, I., Fahrurrozi, F., & Sarudi, S. (2022). Penyuluhan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JRPH), 1(2), 31–36. https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/10300/4951
Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3(3), 1–13.
Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law. Cogent Social Sciences, 9(2), 1–12. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, Nun Harrieti, Etty Mulyati, Holyness N. Singadimedja, Rafan Darodjat
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (Refer to The Effect of Open Access).
